Ketahanan Energi Nasional

Ketahanan Energi Nasional

Menurut saya ,Pemerintah perlu memperkuat kebijakan ketahanan energi melalui pengembangan energi baru terbarukan guna mengatasi krisis energi nasional.

Menurut saya, energi yang bersumber dari energi fosil semakin langka. Karena itu saya berpendapat, pilihan yang paling rasional untuk ditempuh dalam mengatasi krisis energi nasional adalah dengan memperkuat kebijakan ketahanan energi melalui pengembangan eneergi  dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan.

Pasal 7 ayat 6 A

Pasal 7 ayat 6 A Rancangan Undang-Undang  2012.

Menurut saya mengenai Pasal 7 ayat 6 A mengenai  pembahasan kenaikan harga bbm. itu memberi keleluasan bagi pemerintah untuk menyesuaikan harga BBM bersubsidi. Dalam ayat 6A itu disebutkan: "Dalam hal harga rata-rata minyak Indonesia (Indonesia Crude Oil Price/ICP) dalam kurun waktu berjalan mengalami kenaikan atau penurunan lebih dari 5 persen dari harga minyak internasional yang diasumsikan dalam APBN-P Tahun Anggaran 2012, pemerintah berwenang untuk melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi dan kebijakan pendukung."

pendapat saya bila pasal ini disetujui DPR, maka pemerintah memiliki wewenang melakukan penyesuaian harga yakni menaikkan ataupun menurunkan harga BBM. "Ini kuncinya, pasal ini jadi dasar bagi pemerintah untuk menaikkan harga BBM. Tanpa perangkat aturan ini, pemerintah tidak memiliki kewenangan penyesuaian harga," jelasnya kepada detikcom, Jumat (30/3/2012).

Menurut menurut saya, dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) hingga pukul 04.00 WIB subuh, enam fraksi memberikan persetujuan terhadap usulan penambahan pasal ini. Keenam fraksi itu adalah. PKB,PPP,PAN,PKS,GOLKAR Dan Demokrat.
Sementara tiga fraksi berkukuh menolak amandemen pasal 7 ayat 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang APBN 2012 yang menyebutkan harga jual eceran BBM bersubsidi tidak mengalami kenaikan.